Perkuat Sinergi Pengawasan, Bawaslu kabupaten Ogan Ilir Lakukan Koordinasi dengan Wakil Bupati H. Ardani
|
OGAN ILIR – Dalam upaya menjaga integritas dan kondusivitas pelaksanaan tahapan demokrasi di Bumi Caram Seguguk, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir melakukan kunjungan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pertemuan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, S.H., M.H., di ruang kerjanya, Selasa (05/05/2026).
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan sinergisitas antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Fokus utamanya mencakup dukungan fasilitasi pemerintah, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta langkah-langkah preventif untuk meminimalisir potensi pelanggaran di wilayah Ogan Ilir.
Poin Penting Koordinasi
Berdasarkan pertemuan tersebut, terdapat beberapa agenda krusial yang dibahas:
Netralitas ASN: Menegaskan komitmen bersama agar seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemkab Ogan Ilir tetap menjaga profesionalitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Rencana kolaborasi dalam mengedukasi masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya tahapan pemilu/pilkada guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat.Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, menyambut baik inisiatif Bawaslu. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung tugas-tugas pengawasan demi terciptanya proses demokrasi yang jujur dan adil.
"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir siap bersinergi dan memberikan dukungan optimal kepada Bawaslu. Keamanan, kenyamanan, dan netralitas adalah harga mati demi kemajuan daerah kita," ujar H. Ardani dalam arahannya.
Sementara itu, pihak Bawaslu Ogan Ilir menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Kabupaten. Koordinasi ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelanggaran dan meningkatkan kualitas pengawasan di lapangan melalui hubungan komunikasi yang harmonis antar lembaga.
Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, diharapkan Kabupaten Ogan Ilir dapat menjadi contoh daerah yang sukses menyelenggarakan tahapan demokrasi dengan minim kendala dan tingkat partisipasi pengawasan masyarakat yang tinggi.
