Pratiwi Ekaputri, S.H., M.H ( Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Proses Hukum) Jadi Moderator Kompetisi Debat Hukum Pemilu Ke-V 🎓
​Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali menggelar hajatan akbar, Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Ke-V Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia tahun 2025. Kompetisi yang menjadi ajang adu gagasan dan argumentasi mengenai penguatan penegakan hukum pemilu ini tidak hanya melibatkan mahasiswa berprestasi, tetapi juga menugaskan personel terbaik dari jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia sebagai moderator.
​Salah satu yang mendapat kepercayaan dalam peran sentral ini adalah Pratiwi Ekapautri, S.Ip, M.Si Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Proses Hukum (Kasubag PPPSP) Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Penugasan ini menempatkan Bawaslu Ogan Ilir di panggung nasional, menunjukkan pengakuan atas kompetensi dan kapabilitas stafnya dalam isu-isu hukum kepemiluan.
​Pratiwi Ekapautri bertugas memandu jalannya debat pada tahapan penyisihan dan atau Tahapan Nasional yang dilaksanakan pada 24 s.d 29 November 2025. Sebagai moderator, ia bertanggung jawab memastikan diskusi berjalan sesuai dengan tata tertib, menjaga netralitas, serta mendorong peserta untuk mengeluarkan argumen terbaik mereka sesuai dengan tema besar, yaitu "Penguatan Penegakan Hukum Pemilu".
​Peran moderator dalam kompetisi debat Bawaslu ini sangat krusial, mengingat materi yang dibahas adalah isu-isu krusial dan kompleks dalam penegakan hukum pemilu, seperti yang tercantum dalam pedoman. Sesuai ketentuan, moderator dalam kompetisi ini memang dapat terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bawaslu RI, termasuk Kasubag dari Bawaslu Kabupaten/Kota yang dianggap mumpuni.
​Keterlibatan Pratiwi Ekapautri dari Bawaslu Ogan Ilir dalam agenda nasional ini diharapkan dapat membawa pengalaman berharga yang dapat dibagikan kembali kepada jajaran Bawaslu di tingkat daerah, sekaligus menegaskan kontribusi daerah dalam memperkuat demokrasi dan hukum pemilu di Indonesia.
